pkbkalbar - PKB - Kalimantan Barat

Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik: Anggota DPRD PKB Wajib Melaksanakan Reses

pkbkalbar.id, Kubu Raya – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Barat, Mulyadi Tawik, menegaskan pentingnya anggota DPRD dari PKB untuk melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing. Hal ini di sampaikannya dalam agenda reses nya di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. “Reses adalah kewajiban yang harus di laksanakan oleh setiap anggota DPRD. Ini adalah amanah konstitusi dan tanggung jawab moral kita sebagai wakil rakyat,” ujar Mulyadi Tawik, Sabtu (7/12). Menurut Mulyadi, reses merupakan momentum strategis bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung keluhan, masukan, dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. “PKB adalah partai yang lahir dari rahim rakyat, maka sudah seharusnya kita selalu berada di tengah masyarakat. Reses ini menjadi bukti nyata bahwa partai kita tidak hanya bekerja di atas kertas, tetapi juga turun langsung ke lapangan,” tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa hasil reses harus disusun dalam bentuk laporan yang jelas dan terstruktur untuk disampaikan kepada pemerintah daerah maupun ke internal partai. “Hasil dari reses itu harus konkret, agar bisa menjadi bahan perjuangan kita di tingkat kebijakan. Setiap anggota harus serius dalam mengawal aspirasi yang mereka terima,” tegasnya. Mulyadi berharap, melalui reses yang konsisten dan berkualitas, PKB dapat terus menjadi jembatan yang efektif antara rakyat dan pemerintah. Selain itu, ia juga mengingatkan agar anggota DPRD F-PKB selalu menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan reses. “Jangan hanya formalitas, reses ini harus benar-benar di manfaatkan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Inilah cara kita menjaga kepercayaan rakyat,” tegasnya. Dengan arahan tersebut, Mulyadi Tawik menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kader-kadernya di legislatif. Berita Liputan faktawarga.id

Mulyadi Tawik Soroti Distribusi BBM, LPG, dan Pemerataan Listrik di Kalbar

Pengumuman, Pilihan / January 31, 2024

pkbkalbar.id, Pontianak – Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang juga Ketua Fraksi PKB, Mulyadi Tawik. Menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar dengan PT Pertamina Patra Niaga Retail dan HISWANA Migas Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut, Mulyadi menyoroti permasalahan distribusi bahan bakar minyak (BBM), gas LPG 3 kg. Serta jaringan listrik dalam rapat kerja dengan PT Pertamina Patra Niaga Retail, HISWANA Migas Kalbar, dan PT PLN (Persero) Kalbar. Mulyadi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga LPG 3 kg. Termasuk kemungkinan adanya penyimpangan oleh Pertamina dan BPH Migas. “Kami menduga ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan harga dan distribusi. Oleh karena itu, kami meminta daftar Delivery Order (DO) minyak ke SPBU. Untuk memastikan tidak ada praktik curang, seperti SPBU nakal yang luput dari pengawasan hukum,” tegasnya. Selain itu, ia juga mendorong agar SPBU Nelayan di prioritaskan agar para nelayan lebih mudah mengakses BBM bersubsidi. Disparitas harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang mencapai Rp 25.000,- per tabung, menjadi perhatian khusus dan perlu segera ditindaklanjuti. Dalam pembahasan bersama PT PLN, Mulyadi menyoroti lambatnya pembangunan jaringan listrik ke desa-desa terpencil. Dari 2.145 desa di Kalbar, masih terdapat 421 desa yang belum teraliri listrik. Bahkan beberapa di antaranya bergantung pada sumber daya selain PLN. “Kondisi ini sangat ironis, mengingat Kalbar sudah di nyatakan bebas dari status desa tertinggal. Lebih parahnya, masih ada daerah yang hanya mendapat pasokan listrik selama 12 jam, mulai pukul 18.00 hingga 06.00,” tegas Mulyadi. Ia juga menyoroti masalah infrastruktur listrik yang membahayakan masyarakat, seperti penggunaan kabel tegangan rendah tanpa tiang khusus serta banyaknya tiang listrik rapuh yang berdiri di tengah jalan. Sebagai solusinya, Mulyadi Tawik menegaskan pemerintah untuk segera memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) agar seluruh wilayah Kalbar mendapatkan akses listrik yang layak. Komisi IV DPRD Kalbar berkomitmen mengawali permasalahan energi di provinsi ini, baik dalam distribusi BBM dan LPG maupun pemerataan jaringan listrik, demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Berita Liputan faktawarga.id

Mulyadi Tawik Soroti Distribusi BBM, LPG, dan Pemerataan Listrik di Kalbar Read More »