Pilihan

Mulyadi Tawik Tinjau Terminal Kijing, Tekankan Keberkahan bagi Masyarakat Sekitar

pkbkalbar.id, Mempawah — Pimpinam Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Ketua Fraksi PKB Kalbar. Mulyadi Tawik, melakukan kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak di kawasan Terminal Kijing, Sungai Kunyit, Mempawah. Dalam kunjungan tersebut. Ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan milik negara maupun swasta agar dampak keberadaannya dapat di rasakan langsung oleh masyarakat. “Tidak ada satu pun perusahaan, baik milik negara maupun swasta, yang luput dari pengawasan. Kami berharap, akhir dari semua ini adalah kesejahteraan rakyat. PT Pelindo Regional 2 Pontianak di Kawasan Terminal Kijing wajib membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar,” ujar Mulyadi. Ia menekankan, dengan beroperasinya Terminal Kijing. Pelindo harus mampu memberikan dampak positif, terutama dalam menuntaskan dampak sosial yang di hadapi masyarakat sekitar. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara maksimal dan tepat sasaran.

Mulyadi Tawik Tinjau Terminal Kijing, Tekankan Keberkahan bagi Masyarakat Sekitar Read More »

Komisi IV DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik, Tinjau Sungai di Kota Singkawang: Bahas Solusi Atasi Banjir

pkbkalbar.id, Singkawang. Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Mulyadi Tawik, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Kalbar. Bersama anggota Komisi IV, melakukan peninjauan lapangan terhadap aliran sungai di Kota Singkawang. Salah satu wilayah rawan banjir di daerah tersebut. Peninjauan di lakukan pada aliran Sungai Sanggau Kulor yang melintasi Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur. Lokasi ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Pasiran di Singkawang Barat dan Kelurahan Roban di Singkawang Tengah. Menjadikannya salah satu titik strategis yang berpotensi besar memengaruhi kondisi banjir di pusat kota. Baca Berita Lainya PKB Kalbar Dalam kunjungan tersebut, Mulyadi Tawik menyatakan bahwa Komisi IV DPRD Kalbar akan  melakukan kajian. Untuk mencari solusi terbaik dalam penanggulangan banjir di kawasan ini. Kajian tersebut akan mencakup identifikasi penyebab banjir, perencanaan infrastruktur yang di perlukan, dan langkah-langkah mitigasi yang efektif. “Kami memahami pentingnya penanganan banjir, terutama di daerah rawan seperti Sungai Sanggau Kulor yang memengaruhi beberapa kelurahan sekaligus. Kajian ini menjadi langkah awal untuk memastikan masyarakat terbebas dari dampak banjir yang berulang,” ujar Mulyadi. Lebih lanjut, Mulyadi juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk menyusun rencana penanggulangan banjir yang berkelanjutan. Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari komitmen Komisi IV DPRD Kalbar dalam menangani isu-isu lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat. Berita Liputan faktakalbar.id  

Komisi IV DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik, Tinjau Sungai di Kota Singkawang: Bahas Solusi Atasi Banjir Read More »

Mulyadi Tawik Soroti Distribusi BBM, LPG, dan Pemerataan Listrik di Kalbar

pkbkalbar.id, Pontianak – Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang juga Ketua Fraksi PKB, Mulyadi Tawik. Menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar dengan PT Pertamina Patra Niaga Retail dan HISWANA Migas Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut, Mulyadi menyoroti permasalahan distribusi bahan bakar minyak (BBM), gas LPG 3 kg. Serta jaringan listrik dalam rapat kerja dengan PT Pertamina Patra Niaga Retail, HISWANA Migas Kalbar, dan PT PLN (Persero) Kalbar. Mulyadi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga LPG 3 kg. Termasuk kemungkinan adanya penyimpangan oleh Pertamina dan BPH Migas. “Kami menduga ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan harga dan distribusi. Oleh karena itu, kami meminta daftar Delivery Order (DO) minyak ke SPBU. Untuk memastikan tidak ada praktik curang, seperti SPBU nakal yang luput dari pengawasan hukum,” tegasnya. Selain itu, ia juga mendorong agar SPBU Nelayan di prioritaskan agar para nelayan lebih mudah mengakses BBM bersubsidi. Disparitas harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang mencapai Rp 25.000,- per tabung, menjadi perhatian khusus dan perlu segera ditindaklanjuti. Dalam pembahasan bersama PT PLN, Mulyadi menyoroti lambatnya pembangunan jaringan listrik ke desa-desa terpencil. Dari 2.145 desa di Kalbar, masih terdapat 421 desa yang belum teraliri listrik. Bahkan beberapa di antaranya bergantung pada sumber daya selain PLN. “Kondisi ini sangat ironis, mengingat Kalbar sudah di nyatakan bebas dari status desa tertinggal. Lebih parahnya, masih ada daerah yang hanya mendapat pasokan listrik selama 12 jam, mulai pukul 18.00 hingga 06.00,” tegas Mulyadi. Ia juga menyoroti masalah infrastruktur listrik yang membahayakan masyarakat, seperti penggunaan kabel tegangan rendah tanpa tiang khusus serta banyaknya tiang listrik rapuh yang berdiri di tengah jalan. Sebagai solusinya, Mulyadi Tawik menegaskan pemerintah untuk segera memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) agar seluruh wilayah Kalbar mendapatkan akses listrik yang layak. Komisi IV DPRD Kalbar berkomitmen mengawali permasalahan energi di provinsi ini, baik dalam distribusi BBM dan LPG maupun pemerataan jaringan listrik, demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Berita Liputan faktawarga.id

Mulyadi Tawik Soroti Distribusi BBM, LPG, dan Pemerataan Listrik di Kalbar Read More »