Pengumuman – PKB – Kalimantan Barat

Resmi, Hasbulloh Pimpin LKP DPW KALBAR

Pengumuman / May 13, 2025

Pkbkalbar.id – Penguatan kaderisasi menjadi fokus utama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Barat usai terbentuknya Lembaga Kaderisasi Provinsi (LKP). Dalam pertemuan yang di gelar Selasa sore, 13 Mei 2025 di Sekretariat DPW PKB Kalbar. Ustadz Hasbullah resmi di percaya sebagai Ketua LKP PKB Kalbar. Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik. Menyampaikan bahwa pembentukan Lembaga Kaderisasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kader partai di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Ia berharap, melalui lembaga ini, proses kaderisasi bisa berjalan lebih masif, terstruktur, dan berkelanjutan. “LKP akan menjadi motor penggerak dalam membangun militansi dan loyalitas kader PKB. Kita ingin kader yang tidak hanya paham ideologi partai, tetapi juga siap berkontribusi secara nyata di tengah masyarakat,” ujar Mulyadi. Baca Juga: Komisi IV DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik, Tinjau Sungai di Kota Singkawang: Bahas Solusi Atasi Banjir Sementara itu, Ustadz Hasbullah yang kini menahkodai LKP PKB Kalbar menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut secara maksimal. Ia mengaku akan fokus pada pembinaan ideologis, penguatan kapasitas, serta regenerasi kader di berbagai lini. “LKP bukan sekadar struktur organisasi, tapi wadah untuk melahirkan kader-kader PKB yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ucap Hasbullah dengan penuh semangat. Dengan terbentuknya LKP, PKB Kalbar optimistis akan mampu melahirkan lebih banyak kader berkualitas yang siap mengawal perjuangan partai baik di tingkat lokal maupun nasional. Berita Liputan faktakalbar.id

Resmi, Hasbulloh Pimpin LKP DPW KALBAR Read More »

Legislator PKB Mempawah Subandio Salurkan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Semudun

Informasi, Pengumuman / December 16, 2024

pkbkalbar.id, MEMPAWAH – Anggota Komisi I DPRD Mempawah, Subandio, turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Desa Semudun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin 16 Desember 2024. Kepala Desa Semudun Wahdah mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Legislator PKB Mempawah Subandio. “Atas nama masyarakat Semudun tentunya kami mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan ini. Bantuan ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat kami di Desa Semudun,” ujarnya. Sementara itu, Anggota DPRD Mempawah Subandio mengatakan, bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk kepedulian atas bencana banjir yang terjadi di Desa Semudun. “Jumlahnya memang tidak banyak, ada 1.500 kg beras dan Mie Instan sebanyak 2.000 bungkus. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa membantu meringankan beban warga Desa Semudun yang terdampak banjir,” ujar Subandio. Anggota DPRD Dapil Sungai Kunyit – Toho – Sadaniang ini, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab Anggota DPRD kepada warga yang kesusahan. “Saya berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu mempercepat pemulihan sehingga aktivitas warga bisa kembali normal,” harapnya. (*)

Legislator PKB Mempawah Subandio Salurkan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Semudun Read More »

Mulyadi Tawik Soroti Distribusi BBM, LPG, dan Pemerataan Listrik di Kalbar

Pengumuman, Pilihan / January 31, 2024

pkbkalbar.id, Pontianak – Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang juga Ketua Fraksi PKB, Mulyadi Tawik. Menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar dengan PT Pertamina Patra Niaga Retail dan HISWANA Migas Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut, Mulyadi menyoroti permasalahan distribusi bahan bakar minyak (BBM), gas LPG 3 kg. Serta jaringan listrik dalam rapat kerja dengan PT Pertamina Patra Niaga Retail, HISWANA Migas Kalbar, dan PT PLN (Persero) Kalbar. Mulyadi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga LPG 3 kg. Termasuk kemungkinan adanya penyimpangan oleh Pertamina dan BPH Migas. “Kami menduga ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan harga dan distribusi. Oleh karena itu, kami meminta daftar Delivery Order (DO) minyak ke SPBU. Untuk memastikan tidak ada praktik curang, seperti SPBU nakal yang luput dari pengawasan hukum,” tegasnya. Selain itu, ia juga mendorong agar SPBU Nelayan di prioritaskan agar para nelayan lebih mudah mengakses BBM bersubsidi. Disparitas harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang mencapai Rp 25.000,- per tabung, menjadi perhatian khusus dan perlu segera ditindaklanjuti. Dalam pembahasan bersama PT PLN, Mulyadi menyoroti lambatnya pembangunan jaringan listrik ke desa-desa terpencil. Dari 2.145 desa di Kalbar, masih terdapat 421 desa yang belum teraliri listrik. Bahkan beberapa di antaranya bergantung pada sumber daya selain PLN. “Kondisi ini sangat ironis, mengingat Kalbar sudah di nyatakan bebas dari status desa tertinggal. Lebih parahnya, masih ada daerah yang hanya mendapat pasokan listrik selama 12 jam, mulai pukul 18.00 hingga 06.00,” tegas Mulyadi. Ia juga menyoroti masalah infrastruktur listrik yang membahayakan masyarakat, seperti penggunaan kabel tegangan rendah tanpa tiang khusus serta banyaknya tiang listrik rapuh yang berdiri di tengah jalan. Sebagai solusinya, Mulyadi Tawik menegaskan pemerintah untuk segera memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) agar seluruh wilayah Kalbar mendapatkan akses listrik yang layak. Komisi IV DPRD Kalbar berkomitmen mengawali permasalahan energi di provinsi ini, baik dalam distribusi BBM dan LPG maupun pemerataan jaringan listrik, demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Berita Liputan faktawarga.id

Mulyadi Tawik Soroti Distribusi BBM, LPG, dan Pemerataan Listrik di Kalbar Read More »