pkbkalbar - PKB - Kalimantan Barat

Resmi, Hasbulloh Pimpin LKP DPW KALBAR

Pengumuman / May 13, 2025

Pkbkalbar.id – Penguatan kaderisasi menjadi fokus utama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Barat usai terbentuknya Lembaga Kaderisasi Provinsi (LKP). Dalam pertemuan yang di gelar Selasa sore, 13 Mei 2025 di Sekretariat DPW PKB Kalbar. Ustadz Hasbullah resmi di percaya sebagai Ketua LKP PKB Kalbar. Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik. Menyampaikan bahwa pembentukan Lembaga Kaderisasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kader partai di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Ia berharap, melalui lembaga ini, proses kaderisasi bisa berjalan lebih masif, terstruktur, dan berkelanjutan. “LKP akan menjadi motor penggerak dalam membangun militansi dan loyalitas kader PKB. Kita ingin kader yang tidak hanya paham ideologi partai, tetapi juga siap berkontribusi secara nyata di tengah masyarakat,” ujar Mulyadi. Baca Juga: Komisi IV DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik, Tinjau Sungai di Kota Singkawang: Bahas Solusi Atasi Banjir Sementara itu, Ustadz Hasbullah yang kini menahkodai LKP PKB Kalbar menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut secara maksimal. Ia mengaku akan fokus pada pembinaan ideologis, penguatan kapasitas, serta regenerasi kader di berbagai lini. “LKP bukan sekadar struktur organisasi, tapi wadah untuk melahirkan kader-kader PKB yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ucap Hasbullah dengan penuh semangat. Dengan terbentuknya LKP, PKB Kalbar optimistis akan mampu melahirkan lebih banyak kader berkualitas yang siap mengawal perjuangan partai baik di tingkat lokal maupun nasional. Berita Liputan faktakalbar.id

Resmi, Hasbulloh Pimpin LKP DPW KALBAR Read More »

Halal Bihalal KKSS Kalbar, Mulyadi Tawik : Terus Berkontribusi dalam Pembangunan Kalbar

Kegiatan / May 11, 2025

pkbkalbar.id, Pontianak – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti acara Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kalimantan Barat (KALBAR). Yang di gelar pada Minggu malam, 11 Mei 2025, di Pendopo Gubernur Kalbar. Momen silaturahmi tersebut semakin istimewa dengan penampilan drama musikal puisi bertema “Perjalanan Opu Daeng Manambon”. Sosok tokoh bersejarah yang di kenal sebagai Raja Pertama di Kabupaten Mempawah. Pertunjukan ini memadukan narasi sejarah dengan sentuhan seni. Menghidupkan kembali jejak perjuangan sang raja yang menjadi bagian penting dalam peradaban masyarakat Melayu di Kalimantan Barat. Baca Juga: Gebrakan Baru Mulyadi Tawik Hadirkan Solusi, Jadikan Warga sebagai Kader Penggerak Desa Tak hanya itu, nuansa budaya semakin semarak dengan penampilan tarian-tarian khas dari Sulawesi Selatan, Melayu, hingga Dayak. Mencerminkan kekayaan ragam budaya yang hidup harmonis di Bumi Khatulistiwa. Acara ini di hadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Ketua DPW PKB Kalbar, H. Mulyadi Tawik, Ketua DPW Nasdem Kalbar Syarif Abdullah Alkadrie, Ketua DPD Gerindra Kalbar Yuliansyah, serta Sekda Kalimantan Barat Harisson yang hadir mewakili Gubernur Kalbar. Hadir pula Raja Mempawah, YM Raja Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim, bersama tokoh-tokoh masyarakat Kalbar lainnya. Kebersamaan lintas etnis dan golongan dalam momen ini menjadi wujud nyata semangat persaudaraan dan keberagaman yang terus di jaga di Kalimantan Barat. Halal bihalal ini tidak sekadar menjadi ajang saling memaafkan, tetapi juga panggung untuk memperkuat nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa melalui seni dan silaturahmi. Berita Liputan faktawarga.com

Halal Bihalal KKSS Kalbar, Mulyadi Tawik : Terus Berkontribusi dalam Pembangunan Kalbar Read More »

Gebrakan Baru Mulyadi Tawik Hadirkan Solusi, Jadikan Warga sebagai Kader Penggerak Desa

Informasi, Keanggotaan, Kegiatan / February 26, 2025

pkbkalbar.id (Kubu Raya), Ketua Komisi 4 Bidang Infrastruktur dan Ketua Fraksi DPRD PKB Provinsi Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, SE.,ME dengan berbagai Program Jitu. Sebanyak Ratusan Warga hadiri Sosialisasi Kader Penggerak Desa yang di inisiatif oleh Mulyadi Tawik sebagai wadah untuk dapat langsung secara intens untuk dapat menyampaikan berbagai kendala yang ada di lingkungannya. Bersamaan dengan Reses Anggota Dewan Provinsi Kalimantan Barat, yang telah dilakukan mulai tanggal 22 Februari – 1 Maret 2025. Mulyadi Tawik secara bersamaan menyampaikan Program Kader Penggerak Desa. “Kader Penggerak Desa, dapat menjadi Solusi tepat yang dapat dijadikan wadah bagi masyarakat untuk dapat terus bisa secara intens bisa menyampaikan segala kendalanya.” Kata Mulyadi Tawik saat Sosialisasi bersama Warga. Begitu juga warga yang di hadiri Mulyadi Tawik juga merespon baik terhadap rencana program tersebut. ” Kami warga dan juga Kader PKB baik yang sudah terdaftar sebagai Pengurus ataupun belum menyambut baik dengan inisiatif Bapak Mulyadi Tawik untuk mengadakan Program Kader Penggerak Desa, maka kami menunggu baik hal tersebut” Ujar Abdul Gani dalam keterangannya (Rabu,26/02/2025)

Gebrakan Baru Mulyadi Tawik Hadirkan Solusi, Jadikan Warga sebagai Kader Penggerak Desa Read More »

Anggota DPRD Mempawah Minta Pemerintah Pusat Salurkan Pupuk Subsidi dan LPG 3 Kg Melalui BumDes

Informasi / February 11, 2025

pkbkalbar.id, MEMPAWAH – Sekretaris Fraksi PKB DPRD Mempawah Subandio, memberikan usulan kepada pemerintah pusat terkait penyaluran pupuk subsidi dan gas LPG 3Kg yang selalu menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, Selasa 11 Februari 2025. Menurut Subandio, sudah seharusnya Pemerintah Pusat menyalurkan langsung pupuk subsidi maupun gas LPG 3 Kg melalui Bumdes-Bumdes di seluruh desa-desa di wilayah Indonesia. “Jadi tidak ada lagi yang namanya distributor pupuk maupun kios-kios pengecer yang menyalurkan pupuk ke anggota petani. Demikian juga dengan Gas LPG 3 kg tidak ada lagi distributor, agen dan pengecer,” ujar Subandio. Usulan ini jelas Subandio, mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan (Permenag) yang memperbolehkan Bumdes menjadi penyalur. “Jadi dari pemerintah pusat penyaluranny langsung ke Bumdes. Ini juga menurut saya lebih mudah dalam pengawasannya. Masyarakat itu sendiri dapat mengawasi langsung, jika ada penyelewengan tentu warga itu sendiri, NGO dan siapapun dapat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang,” ujar Subandio. Subandio berasumsi, apabila pendistribusian pupuk subsidi dan gas LPG 3 Kg melalui Bumdes, dari sisi harga dapat dikontrol sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. “Kalau langsung melalui Bumdes tentu saja Desa lebih mengerti status warganya yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan barang subsidi tersebut,” ujar Subandio. “Untuk itu saya sangat berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri untuk mempertimbangkan hal ini,” tutupnya. (*) Berita Liputan pontianak.tribunnews.com

Anggota DPRD Mempawah Minta Pemerintah Pusat Salurkan Pupuk Subsidi dan LPG 3 Kg Melalui BumDes Read More »

Mulyadi Tawik Tinjau Terminal Kijing, Tekankan Keberkahan bagi Masyarakat Sekitar

Informasi, Pilihan / February 3, 2025

pkbkalbar.id, Mempawah — Pimpinam Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Ketua Fraksi PKB Kalbar. Mulyadi Tawik, melakukan kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak di kawasan Terminal Kijing, Sungai Kunyit, Mempawah. Dalam kunjungan tersebut. Ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan milik negara maupun swasta agar dampak keberadaannya dapat di rasakan langsung oleh masyarakat. “Tidak ada satu pun perusahaan, baik milik negara maupun swasta, yang luput dari pengawasan. Kami berharap, akhir dari semua ini adalah kesejahteraan rakyat. PT Pelindo Regional 2 Pontianak di Kawasan Terminal Kijing wajib membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar,” ujar Mulyadi. Ia menekankan, dengan beroperasinya Terminal Kijing. Pelindo harus mampu memberikan dampak positif, terutama dalam menuntaskan dampak sosial yang di hadapi masyarakat sekitar. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara maksimal dan tepat sasaran.

Mulyadi Tawik Tinjau Terminal Kijing, Tekankan Keberkahan bagi Masyarakat Sekitar Read More »

Legislator PKB Mempawah Subandio Salurkan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Semudun

Informasi, Pengumuman / December 16, 2024

pkbkalbar.id, MEMPAWAH – Anggota Komisi I DPRD Mempawah, Subandio, turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Desa Semudun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin 16 Desember 2024. Kepala Desa Semudun Wahdah mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Legislator PKB Mempawah Subandio. “Atas nama masyarakat Semudun tentunya kami mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan ini. Bantuan ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat kami di Desa Semudun,” ujarnya. Sementara itu, Anggota DPRD Mempawah Subandio mengatakan, bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk kepedulian atas bencana banjir yang terjadi di Desa Semudun. “Jumlahnya memang tidak banyak, ada 1.500 kg beras dan Mie Instan sebanyak 2.000 bungkus. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa membantu meringankan beban warga Desa Semudun yang terdampak banjir,” ujar Subandio. Anggota DPRD Dapil Sungai Kunyit – Toho – Sadaniang ini, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab Anggota DPRD kepada warga yang kesusahan. “Saya berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu mempercepat pemulihan sehingga aktivitas warga bisa kembali normal,” harapnya. (*)

Legislator PKB Mempawah Subandio Salurkan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Semudun Read More »

Komisi IV DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik, Tinjau Sungai di Kota Singkawang: Bahas Solusi Atasi Banjir

Kegiatan, Pilihan / December 14, 2024

pkbkalbar.id, Singkawang. Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Mulyadi Tawik, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Kalbar. Bersama anggota Komisi IV, melakukan peninjauan lapangan terhadap aliran sungai di Kota Singkawang. Salah satu wilayah rawan banjir di daerah tersebut. Peninjauan di lakukan pada aliran Sungai Sanggau Kulor yang melintasi Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur. Lokasi ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Pasiran di Singkawang Barat dan Kelurahan Roban di Singkawang Tengah. Menjadikannya salah satu titik strategis yang berpotensi besar memengaruhi kondisi banjir di pusat kota. Baca Berita Lainya PKB Kalbar Dalam kunjungan tersebut, Mulyadi Tawik menyatakan bahwa Komisi IV DPRD Kalbar akan melakukan kajian. Untuk mencari solusi terbaik dalam penanggulangan banjir di kawasan ini. Kajian tersebut akan mencakup identifikasi penyebab banjir, perencanaan infrastruktur yang di perlukan, dan langkah-langkah mitigasi yang efektif. “Kami memahami pentingnya penanganan banjir, terutama di daerah rawan seperti Sungai Sanggau Kulor yang memengaruhi beberapa kelurahan sekaligus. Kajian ini menjadi langkah awal untuk memastikan masyarakat terbebas dari dampak banjir yang berulang,” ujar Mulyadi. Lebih lanjut, Mulyadi juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk menyusun rencana penanggulangan banjir yang berkelanjutan. Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari komitmen Komisi IV DPRD Kalbar dalam menangani isu-isu lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat. Berita Liputan faktakalbar.id

Komisi IV DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik, Tinjau Sungai di Kota Singkawang: Bahas Solusi Atasi Banjir Read More »

Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik: Anggota DPRD PKB Wajib Melaksanakan Reses

Keanggotaan / December 7, 2024

pkbkalbar.id, Kubu Raya – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Barat, Mulyadi Tawik, menegaskan pentingnya anggota DPRD dari PKB untuk melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing. Hal ini di sampaikannya dalam agenda reses nya di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. “Reses adalah kewajiban yang harus di laksanakan oleh setiap anggota DPRD. Ini adalah amanah konstitusi dan tanggung jawab moral kita sebagai wakil rakyat,” ujar Mulyadi Tawik, Sabtu (7/12). Menurut Mulyadi, reses merupakan momentum strategis bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung keluhan, masukan, dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. “PKB adalah partai yang lahir dari rahim rakyat, maka sudah seharusnya kita selalu berada di tengah masyarakat. Reses ini menjadi bukti nyata bahwa partai kita tidak hanya bekerja di atas kertas, tetapi juga turun langsung ke lapangan,” tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa hasil reses harus disusun dalam bentuk laporan yang jelas dan terstruktur untuk disampaikan kepada pemerintah daerah maupun ke internal partai. “Hasil dari reses itu harus konkret, agar bisa menjadi bahan perjuangan kita di tingkat kebijakan. Setiap anggota harus serius dalam mengawal aspirasi yang mereka terima,” tegasnya. Mulyadi berharap, melalui reses yang konsisten dan berkualitas, PKB dapat terus menjadi jembatan yang efektif antara rakyat dan pemerintah. Selain itu, ia juga mengingatkan agar anggota DPRD F-PKB selalu menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan reses. “Jangan hanya formalitas, reses ini harus benar-benar di manfaatkan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Inilah cara kita menjaga kepercayaan rakyat,” tegasnya. Dengan arahan tersebut, Mulyadi Tawik menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kader-kadernya di legislatif. Berita Liputan faktawarga.id

Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik: Anggota DPRD PKB Wajib Melaksanakan Reses Read More »

Mulyadi Tawik Soroti Distribusi BBM, LPG, dan Pemerataan Listrik di Kalbar

Pengumuman, Pilihan / January 31, 2024

pkbkalbar.id, Pontianak – Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang juga Ketua Fraksi PKB, Mulyadi Tawik. Menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar dengan PT Pertamina Patra Niaga Retail dan HISWANA Migas Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut, Mulyadi menyoroti permasalahan distribusi bahan bakar minyak (BBM), gas LPG 3 kg. Serta jaringan listrik dalam rapat kerja dengan PT Pertamina Patra Niaga Retail, HISWANA Migas Kalbar, dan PT PLN (Persero) Kalbar. Mulyadi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga LPG 3 kg. Termasuk kemungkinan adanya penyimpangan oleh Pertamina dan BPH Migas. “Kami menduga ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan harga dan distribusi. Oleh karena itu, kami meminta daftar Delivery Order (DO) minyak ke SPBU. Untuk memastikan tidak ada praktik curang, seperti SPBU nakal yang luput dari pengawasan hukum,” tegasnya. Selain itu, ia juga mendorong agar SPBU Nelayan di prioritaskan agar para nelayan lebih mudah mengakses BBM bersubsidi. Disparitas harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang mencapai Rp 25.000,- per tabung, menjadi perhatian khusus dan perlu segera ditindaklanjuti. Dalam pembahasan bersama PT PLN, Mulyadi menyoroti lambatnya pembangunan jaringan listrik ke desa-desa terpencil. Dari 2.145 desa di Kalbar, masih terdapat 421 desa yang belum teraliri listrik. Bahkan beberapa di antaranya bergantung pada sumber daya selain PLN. “Kondisi ini sangat ironis, mengingat Kalbar sudah di nyatakan bebas dari status desa tertinggal. Lebih parahnya, masih ada daerah yang hanya mendapat pasokan listrik selama 12 jam, mulai pukul 18.00 hingga 06.00,” tegas Mulyadi. Ia juga menyoroti masalah infrastruktur listrik yang membahayakan masyarakat, seperti penggunaan kabel tegangan rendah tanpa tiang khusus serta banyaknya tiang listrik rapuh yang berdiri di tengah jalan. Sebagai solusinya, Mulyadi Tawik menegaskan pemerintah untuk segera memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) agar seluruh wilayah Kalbar mendapatkan akses listrik yang layak. Komisi IV DPRD Kalbar berkomitmen mengawali permasalahan energi di provinsi ini, baik dalam distribusi BBM dan LPG maupun pemerataan jaringan listrik, demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Berita Liputan faktawarga.id

Mulyadi Tawik Soroti Distribusi BBM, LPG, dan Pemerataan Listrik di Kalbar Read More »